JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses transformasi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berjalan secara bertahap dan berfokus pada peningkatan tata kelola.
Menurutnya, dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perubahan di berbagai sektor BUMN sudah mulai terlihat.
“Transformasi itu tidak mungkin selesai dalam satu tahun. Tapi kita lihat progresnya luar biasa, banyak perubahan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan transformasi ini bisa berjalan semakin cepat dan semakin baik. Masih ada empat tahun lagi, doakan yang terbaik untuk negara kita,” ujar Dony.
Penunjukan WNA di Direksi BUMN Bersifat Opsional
Menanggapi wacana penunjukan warga negara asing (WNA) sebagai direksi di beberapa BUMN, Dony menekankan bahwa hal itu bukan kewajiban. Kebijakan ini bersifat opsional dan bergantung pada kebutuhan strategis perusahaan.
“Sebenarnya itu bukan suatu keharusan. Tergantung kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan untuk sektor tertentu, mungkin bisa dilakukan. Intinya, yang perlu didukung masyarakat adalah keseriusan kita dalam melakukan transformasi pengelolaan BUMN,” jelas Dony. Pernyataan ini menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah meningkatkan kualitas tata kelola dan profesionalisme BUMN, bukan semata-mata kewarganegaraan direksi.
Kebijakan Perekrutan Tetap Berdasarkan Kompetensi
Dony menjelaskan bahwa tidak ada aturan baru yang diterbitkan terkait penunjukan WNA di direksi BUMN. Kebijakan tetap berlandaskan undang-undang BUMN yang berlaku, yang memungkinkan perekrutan tenaga profesional dari luar negeri jika memang dibutuhkan.
“Tidak ada aturan yang diubah. Undang-undang yang terbaru memang memungkinkan, jika memang dibutuhkan. Jadi fokus kita bukan pada WNI atau WNA-nya, tapi pada kompetensi dan integritas untuk membawa perubahan yang lebih baik,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kualitas dan kompetensi profesional sebagai prioritas utama dalam transformasi BUMN.
Pertamina dan BUMN Lain Belum Ada Rencana Direksi Asing
Saat ditanya mengenai kemungkinan PT Pertamina (Persero) mengikuti jejak Garuda Indonesia yang menunjuk direksi asing, Dony menegaskan hingga saat ini belum ada rencana tersebut. Keputusan penunjukan direksi asing akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan strategis perusahaan.
“Sampai sejauh ini belum, karena itu tergantung kebutuhan. Yang paling penting adalah semangatnya bahwa perubahan harus dilakukan untuk kebaikan BUMN ke depan,” tegas Dony. Pernyataan ini menegaskan bahwa transformasi BUMN lebih menitikberatkan pada peningkatan tata kelola, integritas, dan kompetensi direksi, dibandingkan kewarganegaraan mereka.