JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri asuransi untuk berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko dan prinsip keberlanjutan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan program pemerintah berjalan aman sekaligus memberikan proteksi bagi semua pihak yang terlibat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menekankan bahwa keterlibatan industri asuransi akan menciptakan mekanisme pengelolaan risiko yang efektif. “OJK mendorong agar industri asuransi dapat terlibat dalam berbagai program pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas risiko dan prinsip keberlanjutan,” ujarnya dalam lembar jawaban Rapat Dewan Komisioner (RDK) September 2025.
Menurut Ogi, keterlibatan industri asuransi dalam program MBG memungkinkan penyediaan perlindungan risiko yang sesuai dengan kebutuhan program, mulai dari tahap pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan praktik pengelolaan risiko yang terstruktur, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan.
Identifikasi Risiko Program MBG untuk Proteksi Asuransi
Ogi menjelaskan bahwa asosiasi asuransi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang bisa dijangkau oleh proteksi asuransi. Risiko tersebut mencakup keracunan makanan bagi penerima MBG, seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. “Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui,” jelas Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK.
Selain risiko keracunan, Ogi menambahkan bahwa risiko kecelakaan bagi pihak penyelenggara program MBG juga menjadi perhatian. Ini mencakup Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas di lapangan. Dengan proteksi asuransi, risiko-risiko tersebut bisa diminimalkan, sehingga program MBG dapat berjalan dengan lebih aman dan profesional.
Premi Asuransi yang Terjangkau namun Efektif
Ogi menegaskan bahwa besaran premi untuk asuransi program MBG dirancang tidak terlalu besar, sehingga tetap dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. “Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja,” ujarnya. Dengan strategi ini, pihak penyelenggara program MBG mendapatkan perlindungan memadai tanpa membebani biaya operasional secara berlebihan.
Produk Asuransi Masih dalam Tahap Proposal Awal
Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menyebut bahwa produk asuransi MBG masih berada dalam posisi proposal awal. Ia menekankan bahwa pembahasan lebih lanjut diperlukan terkait cakupan risiko dan mekanisme klaim yang akan diterapkan. “Iya [masih proposal awal], cuma kan memang pertanyaan pemerintah juga bagaimana cover-nya asuransinya, apa yang mau di-cover itu kan penting gitu, ya,” kata Iwan.
Iwan menambahkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara detail perusahaan mana yang akan menanggung risiko program MBG, maupun mekanisme pelaksanaan yang pasti. Namun, ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem asuransi yang memberikan nilai tambah. “Belum tahu juga itu kayak bagaimana, tapi memang kalau dari sisi kita, kita melihatnya harusnya itu ekosistem, ya. Jadi, harus ada nilai tambahnya asuransi. Jadi, enggak boleh hanya sekadar dapat premi gitu, kan. Apa tuh nilai tambahnya di situ? Itu kita pengen dorong gitu,” jelasnya.
Peran Asuransi dalam Mendukung Program Pemerintah
Keterlibatan industri asuransi diharapkan tidak hanya memberi proteksi finansial, tetapi juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Dengan adanya jaminan risiko, pemerintah, penyelenggara, dan penerima manfaat dapat merasa lebih aman. Ini juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan program, yang menekankan perlunya mitigasi risiko dalam setiap langkah operasional.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan industri asuransi dapat menjadi contoh bagi program-program sosial lainnya yang memiliki potensi risiko serupa. Proteksi asuransi memungkinkan program pemerintah dijalankan dengan lebih profesional dan aman, sekaligus memberi kesempatan bagi industri asuransi untuk menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan nasional.
Dorongan OJK untuk Sinergi Industri dan Pemerintah
OJK terus mendorong agar sinergi antara industri asuransi dan pemerintah menjadi bagian dari ekosistem proteksi risiko nasional. Dengan pengawasan dan panduan OJK, diharapkan industri asuransi dapat menyediakan produk yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan program sosial. Hal ini juga memastikan bahwa asuransi tidak hanya sekadar bisnis, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Langkah ini menjadi bukti komitmen OJK untuk memastikan program pemerintah berjalan optimal dengan melibatkan seluruh ekosistem industri keuangan, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kapasitas risiko yang ada. Dengan demikian, program MBG dapat terlaksana lebih aman, efisien, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, terutama anak-anak, balita, dan ibu hamil serta menyusui.