jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengutarakan bahwa kehadiran Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (PARD) mempunyai tujuan untuk menjamin anak-anak berada dalam lingkungan digital yang aman.
"Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan ini menjadi arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan anak di ruang digital hingga tahun 2029. Ada tiga strategi utama yang menjadi fokus pelaksanaannya. Pertama, pencegahan melalui berbagai upaya untuk memastikan anak-anak berada di ruang digital yang aman," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.
Langkah kedua, penanggulangan dengan menjamin tersedianya respons serta pelayanan yang presisi tatkala anak menjadi korban.
Langkah ketiga, memperkokoh keterlibatan dan sinergi dari 15 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh mandat dari Perpres selaras dengan tugas, fungsi, serta wewenang mereka masing-masing.
Menteri Arifah Fauzi memaparkan bahwa andil negara dalam menjamin hak anak atas perlindungan di dunia digital telah termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 mengenai Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029 (Peta Jalan PARD).
Ia mengemukakan bahwa merujuk pada hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, didapati data sebanyak 14,49 persen anak laki-laki dan 13,78 persen anak perempuan pada rentang usia 13 - 17 tahun pernah mendapati perundungan siber.
Bukan hanya itu, kisaran 4 dari 100 anak pernah mencicipi kekerasan seksual nonkontak sepanjang masa hidupnya yang berinteraksi langsung dengan aktivitas di media sosial serta jagat digital.
"Ruang digital kita saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak. Oleh karena itu memastikan ruang digital yang aman bagi anak bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban negara dan tanggung jawab kita bersama," kata Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi.