JAKARTA - Kementerian Pertanian mengumumkan bahwa draf rancangan Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional (P2SDN) telah tuntas difinalisasi selaku landasan dalam mengakselerasi lonjakan produksi susu segar domestik sekaligus memangkas ketergantungan terhadap komoditas impor.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menuturkan bahwa regulasi dimaksud bakal segera disahkan oleh Presiden guna memperkokoh langkah percepatan perluasan industri persusuan nasional.
"Alhamdulillah beberapa hari yang lalu rancangan Instruksi Presiden Percepatan Produksi Susu dan Daging Nasional itu sudah difinalkan dan insya Allah dalam waktu dekat akan ditandatangani oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Agung dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Berdasarkan penjelasan Agung, Inpres tersebut bakal berperan sebagai fondasi utama dalam memacu peningkatan produksi susu nasional lewat jalinan sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku bisnis, hingga peternak.
Ia menguraikan bahwa pihak pemerintah pun akan melakukan revisi terhadap peta jalan persusuan nasional supaya selaras dengan kiblat kebijakan baru yang tertuang di dalam Instruksi Presiden tersebut.
Saat ini, pihak Indonesia baru sanggup memproduksi kisaran 1 juta ton susu per tahunnya, sedangkan angka kebutuhan nasional menyentuh kisaran 4 juta ton setiap tahun.
Keadaan tersebut mengakibatkan pasokan susu segar nasional cuma sanggup mencukupi sekitar 20 persen dari kebutuhan domestik, sementara porsi sisanya masih dipasok melewati jalur impor dalam bentuk setara susu bubuk.
Guna mengatasi ketimpangan itu, sambung Agung, Kementerian Pertanian bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait di bawah arahan koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan konsisten memperkuat rupa-rupa program pendongkrak produksi susu.
Salah satu langkah pokok yang ditempuh ialah mendongkrak kuantitas produksi serta produktivitas susu segar nasional lewat jalur pembenahan genetik ternak sapi perah secara berkesinambungan.
Program pembenahan genetik tersebut digulirkan melalui metode inseminasi buatan dan transfer embrio supaya sapi perah memiliki daya adaptasi yang lebih kuat terhadap iklim tropis sekaligus memproduksi volume susu yang lebih tinggi.
Di samping itu, pemerintah pun memaksimalkan sektor kesehatan hewan serta manajemen pemeliharaan guna menjaga jumlah populasi sapi perah sekaligus menaikkan produktivitas pascafase pemulihan wabah penyakit mulut dan kuku.
Langkah berikutnya diimplementasikan melalui pembenahan nutrisi serta pengelolaan pakan demi memastikan kebutuhan gizi sapi perah dapat terpenuhi agar volume produksi susu bisa merangkak naik secara optimal.
Kementerian Pertanian juga memicu hilirisasi industri susu dengan memanfaatkan potensi pasar yang lahir dari program makan bergizi gratis (MBG) di bermacam wilayah daerah.
Di dalam program dimaksud, unit dapur penyedia makanan bergizi di area sentra susu diwajibkan untuk memasukkan susu sebagai bagian dari daftar menu guna melebarkan daya serap atas produk hasil peternak.
Agung mempertegas bahwa keberhasilan akselerasi produksi susu nasional memerlukan sokongan dari segenap pemangku kepentingan serta dorongan peningkatan konsumsi susu warga demi memperkuat industri persusuan menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Tentu Kementerian Pertanian tidak mungkin bisa bekerja sendiri, harus melibatkan kementerian/lembaga yang lain agar percepatan produksi susu nasional semakin meningkat, semakin cepat lagi," kata Agung.
"Dan juga tentu dukungan dari asosiasi, salah satunya GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia), industri pengolahan susu, seluruh stakeholder dan terutama masyarakat," tambah Agung.