JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI memberikan persetujuan atas nominal pagu anggaran untuk tujuh kementerian koordinator yang menyentuh angka Rp3,1 triliun.
"Pagu anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian Rp664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan pemerintah membahas rencana kerja K/L tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/06/2026).
Berikutnya, alokasi anggaran bagi Kementerian Koordinator Bidang Pangan ditetapkan sebesar Rp509,3 miIiar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan senilai Rp276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dijatah Rp620,9 miliar.
Agenda rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Segenap Menko yang hadir kompak menyepakati plafon anggaran yang telah ditetapkan oleh Banggar DPR RI.
"Sehubungan dengan perencanaan anggaran yang sudah kami ajukan dan kalau kami bacakan untuk akan memakan waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu dengan persetujuan usulan ini kami mengucapkan jazakumullah," kata Menko PM Muhaimin Iskandar.
Hal senada juga diutarakan oleh Menko PMK Pratikno.
"Sudah, terima kasih pak, atas perjuangannya," kata Pratikno.