JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk meninjau kembali rencana penambahan lapisan baru dalam struktur tarif cukai tembakau.
Hal tersebut merupakan respons atas penolakan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah belum melakukan pembahasan rancangan ini bersama pihak DPR.
"Belum, kami belum ke DPR kan. Jadi kalau disuruh kaji, pasti kami kaji, tentunya kami kaji," ucapnya saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Purbaya menjelaskan, tujuan utama penambahan lapisan tarif tersebut adalah memberikan peluang bagi produsen rokok ilegal untuk bertransformasi ke sektor legal.
Menurutnya, meskipun skema yang disiapkan tidak sepenuhnya sempurna, langkah ini dianggap lebih baik daripada mempertahankan sistem saat ini.
"Yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal, itu enggak terlalu fair buat mereka," tegasnya.
Pernyataan ini muncul menyusul sorotan DPR terkait rencana pemerintah. Said Abdullah berpendapat bahwa penambahan lapisan tarif cukai baru tidak diperlukan.
Sebagai alternatif, ia menyarankan kebijakan afirmatif berupa insentif khusus bagi pabrikan yang berusia di bawah 20 tahun. Menurut Said, rencana penambahan lapisan berisiko membebani produsen skala kecil dan menengah yang belum memiliki pangsa pasar kuat.
"Kalau mereka diberikan tarif cukai yang afirmatif, misal insentif tarif cukai sebesar Rp 300 khusus untuk pabrikan di bawah 20 tahun, kebijakan ini akan mendorong mereka dinaungi cukai legal," ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026).
Saat ini, pemerintah sedang menyusun strategi untuk menarik pelaku usaha ilegal ke jalur resmi, mengingat potensi kebocoran penerimaan negara dari rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp 60 triliun.
Purbaya menyebut pemerintah tengah memproses penyiapan lapisan tarif cukai baru yang ditargetkan dapat berjalan pada Juni 2026.