JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah mencatat progres sekitar 40% secara nasional. Proses pendataan ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, capaian sensus di berbagai daerah saat ini berada di rentang 30% hingga di atas 50%. Di Bali, realisasi pendataan sudah mencapai 43%, melampaui rata-rata nasional. Di sisi lain, capaian terendah masih tercatat di sejumlah wilayah Papua, khususnya Papua Pegunungan, lantaran kondisi geografis yang menghambat proses pendataan.
"Tantangan di Papua, terutama di Papua Pegunungan. Bali di posisi 17," kata Amalia kepada wartawan seusai penandatanganan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, Sabtu (12/7/2026).
Meski demikian, BPS optimistis target sensus dapat terpenuhi hingga akhir Agustus. Menurut Amalia, dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu elemen krusial untuk mempercepat proses pendataan. Ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah menerbitkan surat edaran serta menginstruksikan para bupati dan wali kota agar mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
"Saya mengapresiasi Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang menerbitkan surat edaran untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.
Guna memonitor pelaksanaan sensus, BPS telah merancang sistem pemantauan berbasis digital yang memungkinkan pengawasan petugas lapangan secara real time. Sistem tersebut mampu mendeteksi apakah petugas telah melakukan pendataan sesuai wilayah tugasnya.
Selain BPS, kepala daerah juga diberikan akses untuk memantau progres pendataan di wilayahnya masing-masing secara real time. Menurut Amalia, mekanisme ini bertujuan meningkatkan pengawasan sekaligus menjaga akurasi data yang dikumpulkan.
"Karena sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali dan membutuhkan anggaran yang besar, maka data yang dihasilkan harus benar-benar akurat," katanya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan akan memanfaatkan akses tersebut untuk memantau langsung perkembangan pendataan di Bali. Ia menargetkan capaian sensus di wilayahnya dapat menyentuh 60% pada akhir Juli.
"Saya akan memantau langsung, nanti aksesnya diberikan BPS. Saya minta akhir Juli Bali sudah 60%," kata Koster.
Pada kesempatan serupa, BPS dan Pemerintah Provinsi Bali menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Koster turut meminta seluruh bupati dan wali kota di Bali untuk memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan sensus.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi basis data vital dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, mengingat masih banyaknya pemerintah daerah yang menghadapi kendala keterbatasan data ekonomi yang akurat.