JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahap empat pada bulan Oktober 2025.
Program ini menjadi tumpuan bagi masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penyaluran bansos PKH diharapkan dapat meringankan beban keluarga penerima sekaligus mendorong pemerataan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
Tahap empat kali ini menjadi sorotan karena pencairannya dilakukan secara bertahap, menyesuaikan validasi data dan kesiapan administrasi di berbagai daerah. Masyarakat diimbau untuk aktif memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) agar tidak terlewatkan.
Penyaluran Bertahap Sesuai Wilayah
Pencairan bansos PKH tahap empat Oktober 2025 dilakukan secara bertahap, tergantung hasil verifikasi dan kesiapan administrasi masing-masing wilayah. Sebagian penerima dapat menerima bantuan di awal bulan, sementara sebagian lain baru akan mendapatkan pencairan pada pertengahan atau akhir Oktober.
Proses ini juga berlangsung hingga akhir Desember 2025, sehingga masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan meskipun belum cair pada tahap awal. Kementerian Sosial menekankan pentingnya kesabaran dan pemantauan informasi resmi agar penyaluran bansos dapat berjalan lancar.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Masyarakat yang ingin memastikan status penerima PKH tahap empat dapat mengakses laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id atau menggunakan aplikasi cek bansos yang tersedia di Google PlayStore.
Melalui laman resmi, langkah-langkahnya adalah:
Masuk ke situs cekbansos.kemensos.go.id.
Masukkan data wilayah sesuai KTP: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
Isi nama lengkap sesuai KTP.
Masukkan kode captcha dan klik “Cari Data”.
Jika terdaftar, nama penerima dan jenis bantuan sosial akan ditampilkan.
Sementara melalui aplikasi, masyarakat perlu membuat akun baru jika belum memilikinya, melengkapi data diri, membuat username dan password, lalu masuk dan memilih menu “Cek Bansos”. Data wilayah dan nama lengkap diinput untuk menampilkan status pencairan bantuan.
Nominal Bansos PKH untuk Setiap Kategori
Program PKH memberikan bantuan yang berbeda-beda tergantung kategori penerima, mulai dari ibu hamil hingga lansia. Besaran bantuan telah ditetapkan sesuai kebutuhan setiap kelompok:
Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)
Anak usia dini (0–6 tahun): Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)
Siswa SD: Rp 225.000 per 3 bulan (Rp 900.000 per tahun)
Siswa SMP: Rp 375.000 per 3 bulan (Rp 1.500.000 per tahun)
Siswa SMA: Rp 500.000 per 3 bulan (Rp 2.000.000 per tahun)
Lansia dan penyandang disabilitas: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)
Korban pelanggaran HAM berat: Rp 2,7 juta per tahap (Rp 10,8 juta per tahun)
Nominal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing kategori, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari secara efektif.
Imbauan dan Tips Penerima Bansos
Dengan dimulainya pencairan tahap empat, masyarakat diimbau untuk memastikan data diri telah valid dan sesuai dengan administrasi kependudukan. Kesalahan data dapat menunda pencairan bansos. Pemantauan rutin melalui laman resmi dan aplikasi menjadi langkah penting agar bantuan dapat diterima tepat waktu.
Program PKH merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Kesadaran penerima untuk memanfaatkan dana dengan bijak menjadi faktor penting keberhasilan program.
Selain itu, koordinasi dengan aparat desa dan kelurahan juga membantu memperlancar distribusi bantuan. Petugas lokal dapat memberikan informasi tambahan mengenai jadwal dan prosedur pencairan, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menerima dana PKH.
Secara keseluruhan, pencairan bansos PKH tahap empat Oktober 2025 menjadi momentum penting dalam mendukung kesejahteraan sosial. Penyaluran yang bertahap, sistem pengecekan status yang mudah diakses, dan nominal bantuan yang jelas menjadikan program ini efektif bagi masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap melalui program ini, kehidupan keluarga penerima menjadi lebih stabil, anak-anak tetap mendapatkan pendidikan, dan kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik.
