JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah tidak hanya menyasar penerima manfaat, tetapi juga turut menggerakkan sektor usaha lokal.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa anggaran Rp 70 triliun yang dialokasikan Badan Gizi Nasional (BGN) dikembalikan bukan karena tidak terserap, melainkan karena pengusaha di daerah turut berpartisipasi dalam pembangunan dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Menurut Rosan, belanja modal awal BGN yang seharusnya digunakan untuk membangun dapur umum ternyata berkurang karena keterlibatan pelaku usaha lokal. “Itu capex yang di awal itu sekarang oleh kita ingin menggerakkan dunia usaha di daerah, jadi terjadilah penurunan budget. ‎Itu yang menerangkan kenapa bukan budget tidak terserap, justru kita menggerakkan pengusaha-pengusaha di daerah untuk ikut semua di MBG,” ujar Rosan.

Partisipasi dunia usaha ini menunjukkan sinergi pemerintah dengan sektor swasta lokal untuk mempercepat distribusi MBG. Banyak UMKM, pengusaha daerah, bahkan ibu rumah tangga berperan aktif membangun dapur-dapur di wilayahnya masing-masing. Rosan menekankan, keterlibatan mereka membuat program MBG lebih efektif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penjelasan Menteri Investasi Soal Pengembalian Anggaran

Rosan menambahkan bahwa pengembalian anggaran bukan berarti dana tersebut tidak berguna. Sebaliknya, hal ini mencerminkan efisiensi dan keberhasilan program dalam melibatkan dunia usaha. “MBG ini awalnya semua dapurnya mau dibangun oleh BGN. 

Tapi, dalam perjalanannya, kami menyampaikan bahwa jika dibangun semua oleh BGN, keterlibatan dunia usaha jadi tidak berjalan. Oleh sebab itu, dapur-dapur ini banyak justru dibuat oleh dunia usaha. Banyak oleh UMKM, banyak oleh pengusaha daerah,” jelas Rosan.

Anggaran yang awalnya dipersiapkan untuk satu dapur umum sekitar Rp 2-3 miliar, namun berkat keterlibatan swasta, dana tersebut tidak harus digunakan seluruhnya oleh pemerintah. Rosan menilai hal ini sebagai bukti bahwa program MBG berhasil mendorong pengusaha lokal untuk berperan aktif, sekaligus memperluas dampak ekonomi program bagi masyarakat sekitar.

Kejelasan Menteri Keuangan Terkait Alokasi MBG

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan penjelasan tambahan bahwa anggaran Rp 70 triliun yang dikembalikan BGN sebenarnya belum resmi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Menurutnya, dana tersebut merupakan permintaan tambahan yang diajukan BGN, tetapi belum dialokasikan secara resmi.

“Yang saya tahu, mereka balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang sempat diminta, tapi belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, pada 14 Oktober 2025. Menurut Purbaya, alokasi resmi di APBN 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun. Namun, ia memastikan akan terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir Oktober, mengingat realisasi program MBG masih minim.

Dampak Positif MBG Terhadap Dunia Usaha Lokal

Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto. Dari total alokasi BGN yang mencapai Rp 171 triliun, Rp 99 triliun berhasil terserap, sedangkan sisanya dikembalikan karena tidak sepenuhnya dibutuhkan.

Rosan menekankan bahwa pengembalian dana ini justru menjadi indikator keberhasilan program MBG dalam memberdayakan pengusaha lokal. “Dengan adanya MBG ini, dunia usaha di daerah harus hidup: pengusahanya, ibu-ibunya, para peternak,” ujarnya.

Hingga Oktober 2025, tercatat 36,7 juta orang telah menjadi penerima manfaat MBG dengan 12.508 SPPG yang sudah beroperasi. Partisipasi dunia usaha lokal dalam membangun SPPG di berbagai daerah tidak hanya meringankan beban pemerintah, tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memastikan program berjalan efektif.

Dengan mekanisme baru ini, program MBG tidak hanya berhasil menyalurkan makanan bergizi kepada warga, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih mandiri. Efisiensi anggaran dan keterlibatan pengusaha menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam merancang program sosial berskala besar ke depan.