JAKARTA - Wacana pemerintah untuk mengevaluasi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat kembali mencuat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri penerbangan nasional.
Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis maskapai dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Berbeda dengan kebijakan jangka pendek seperti penyesuaian biaya tambahan akibat fluktuasi harga bahan bakar, evaluasi TBA dianggap memiliki dampak yang lebih luas dan berjangka panjang. Hal ini menjadikan kebijakan tersebut relevan untuk menjawab perubahan kondisi industri yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Perbedaan TBA dan Fuel Surcharge dalam Industri Penerbangan
Pemerintah berencana mengevaluasi tarif batas atas (TBA) tiket pesawat, langkah yang dinilai penting untuk memperbaiki kondisi industri penerbangan jangka panjang.
Kebijakan ini berbeda dengan mekanisme penyesuaian biaya bahan bakar (fuel surcharge) yang bersifat jangka pendek.
Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menjelaskan, secara global maskapai biasanya menyesuaikan biaya bahan bakar melalui fuel surcharge, yaitu tambahan biaya jika kenaikan harga BBM mempengaruhi operasional penerbangan.
“Di dunia internasional, besaran fuel surcharge ditentukan langsung oleh maskapai sehingga lebih fleksibel. Maskapai full service berbeda dengan low-cost carrier (LCC),” katanya.
Di Indonesia, kebijakan ini diatur pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sehingga penerapannya lebih seragam dan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat.
Perubahan Tren Penumpang dan Dampaknya
Gatot menyoroti dinamika permintaan penumpang sebagai faktor penting. Berdasarkan data 2024–2025, penumpang domestik turun, sementara penumpang internasional justru meningkat.
Baca Juga: HPE Konsentrat Tembaga dan Emas Kompak Turun pada Periode I April 2026.
Ia menambahkan, keterbatasan jumlah armada akibat perawatan pesawat di MRO membuat masyarakat tetap memilih transportasi udara untuk perjalanan antar pulau jauh.
“Dengan jumlah penerbangan yang berkurang, masyarakat tetap naik pesawat, sehingga penurunan penumpang kemungkinan hanya sedikit,” ujar Gatot.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penyesuaian pada jumlah penerbangan, kebutuhan masyarakat terhadap transportasi udara masih cukup tinggi, terutama untuk rute jarak jauh antar pulau.
Urgensi Evaluasi TBA untuk Keberlanjutan Industri
Evaluasi TBA menjadi kebutuhan jangka panjang karena tarif tersebut belum direvisi sejak 2019.
Gatot menegaskan, penyesuaian TBA diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri, mulai dari keselamatan operasional, kekuatan finansial maskapai, hingga konektivitas transportasi udara.
Dengan tarif yang relevan terhadap kondisi terkini, maskapai diharapkan mampu menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan operasional tetap berjalan optimal. Hal ini juga berhubungan langsung dengan kemampuan industri dalam menghadapi tekanan biaya yang terus berubah.
Potensi Pendapatan dari Belly Cargo
Selain itu, Gatot menyoroti potensi optimalisasi pendapatan melalui belly cargo, yaitu kargo yang diangkut di pesawat penumpang.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Batasi Pembelian BBM Subsidi, Ini Dampaknya
Skema ini relatif murah karena ikut biaya operasional penumpang, tetapi implementasinya membutuhkan persiapan jangka panjang, baik regulasi maupun operasional.
“Belly cargo bisa menambah pendapatan maskapai, meski pengelolaannya tidak mudah,” tutup Gatot.
