JAKARTA - Proyek Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi kini memasuki tahap penting, di mana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan keterlibatan aktifnya dalam mendampingi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Langkah ini bertujuan menjamin pengelolaan pembiayaan dan pembangunan fasilitas yang akan melayani jemaah haji dan umrah asal Indonesia berjalan sesuai amanat Presiden.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa peran pihaknya baru akan lebih terlihat setelah Danantara menyelesaikan proses perolehan lahan, baik melalui pembelian maupun penyewaan.
“Karena sekarang ini masih bicara tanah, itu memang masih ranahnya di Danantara. Nanti setelah beliau dan tim menyelesaikan semua proses dari sisi pembelian atau penyewaan tanah, baru selanjutnya kita akan bergerak,” ujarnya saat ditemui di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Fadlul menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga terkait, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) yang menetapkan Danantara sebagai pihak pengelola utama proyek, sedangkan Kementerian Haji menjadi pengguna fasilitas Kampung Haji.
“Seperti yang teman-teman ketahui, sudah ada Inpres terkait dengan Kampung Haji. Kolaborasi ini antara Danantara sebagai leading sector, kemudian Kementerian Haji sebagai user, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sesuai tupoksinya,” jelas Fadlul.
Lebih lanjut, Fadlul menyebut bahwa BPKH akan berperan sebagai pendamping dan mitra pembiayaan, termasuk kemungkinan pelibatan anak usahanya, BPKH Limited, untuk mendukung pengelolaan aset dan pembangunan Kampung Haji.
“Jadi prinsipnya kami terbuka, kalau memang BPKH Limited dapat digunakan sebagai underlying untuk kerja sama dengan Kementerian Haji atau membangun Kampung Haji dalam bentuk apapun, pada prinsipnya kami sangat amat welcome,” tambahnya.
Sementara itu, CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa seluruh pendanaan tahap awal proyek Kampung Haji akan ditanggung sepenuhnya oleh Danantara. Namun, pembangunan tahap selanjutnya akan dilakukan melalui kerja sama dengan BPKH.
“Kalau pendanaan enggak ada masalah, ada Danantara kan. Full Danantara. Nanti kerja sama dengan BPKH juga,” ujar Rosan. Ia menambahkan bahwa meski pendanaan awal tersedia, proses pembangunan tetap harus berjalan bertahap, mulai dari perolehan lahan hingga konstruksi fasilitas pendukung.
Rosan mengaku belum dapat menyebutkan kisaran biaya keseluruhan pembangunan Kampung Haji karena masih dalam tahap perhitungan. “Ini lagi berjalan hitung-hitungannya,” kata dia. Prioritas utama saat ini, menurut Rosan, adalah memastikan proses perolehan lahan selesai dengan lancar sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik.
Hal ini penting mengingat kepemilikan lahan oleh pihak asing di Arab Saudi merupakan hal baru yang memerlukan penyesuaian regulasi. “Kita mungkin bicara dapat tanahnya dulu kali ya. Karena perjalanan itu kan pasti butuh waktu. Dan memang dari mereka juga menyampaikan, ini kan hal yang baru, di mana asing boleh memiliki. Jadi kita step by step dulu deh, dapat lahannya dulu,” jelas Rosan.
Fadlul menambahkan bahwa komunikasi formal antara BPKH dan Danantara telah berlangsung sejak awal persiapan proyek. Pihaknya menawarkan kontribusi agar proyek ini sesuai dengan amanat Presiden dan terlaksana dengan baik. Kolaborasi tersebut mencakup pengelolaan pembiayaan, pengadaan infrastruktur, dan optimalisasi aset Kampung Haji untuk mendukung kenyamanan jemaah.
Selain itu, Fadlul menekankan bahwa keterlibatan BPKH akan memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, sejalan dengan tugas BPKH sebagai pengelola keuangan haji. Pendampingan ini diharapkan memperkuat manajemen proyek, sekaligus memberikan jaminan bahwa pembangunan dan operasional Kampung Haji berjalan lancar dan profesional.
Kampung Haji Indonesia sendiri dirancang untuk menjadi pusat layanan dan akomodasi bagi jemaah haji dan umrah asal Tanah Air, sehingga seluruh fasilitas pendukung harus sesuai standar kenyamanan internasional. Kolaborasi antara Danantara, BPKH, dan Kementerian Haji bertujuan menjadikan Kampung Haji sebagai model pelayanan unggulan, sekaligus mendukung efisiensi operasional haji dan umrah di Arab Saudi.
Dengan peran BPKH yang semakin aktif, proyek Kampung Haji diproyeksikan tidak hanya menyediakan fasilitas bagi jemaah, tetapi juga menjadi simbol kerja sama strategis antara lembaga pemerintah dan badan investasi. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik dan modern, sekaligus memperkuat posisi Danantara dan BPKH dalam manajemen aset haji.
