JAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan strategi penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi agar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Langkah ini dilakukan melalui penguatan sistem pendataan terpadu, yang mencakup seluruh rantai distribusi mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), agen, pangkalan, hingga sub-pangkalan.
Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, selama ini distribusi LPG 3 kg masih menghadapi tantangan koordinasi. Banyak rumah tangga mengonsumsi tabung bersubsidi di luar kebutuhan wajar, bahkan ada yang mencapai 10 hingga 20 tabung per bulan, jauh di atas jumlah ideal untuk rumah tangga rata-rata.
“Jadi di LPG itu juga ini kan kita tempo hari melihat itu penyaluran untuk LPG ini kan juga tidak begitu terkoordinasi dengan baik, jadi kita dorong untuk PPN (Pertamina Patra Niaga), ada dinamika, kita membuatkan sistem. Jadi ini mulai dari hulunya, dari SPPBE, kemudian itu bagaimana sampai dengan agen, kemudian pangkalan dan sub-pangkalan itu bisa terdata,” jelas Yuliot.
Identifikasi Kebutuhan Rumah Tangga
Sebagai langkah awal, pemerintah melakukan identifikasi dan pemetaan konsumsi LPG rumah tangga untuk menentukan jumlah tabung yang seharusnya dialokasikan setiap bulan. Berdasarkan kajian Kementerian ESDM, kebutuhan standar rumah tangga untuk LPG 3 kg berada di kisaran empat hingga lima tabung per bulan. Data ini menjadi acuan dalam menghitung total kebutuhan nasional serta alokasi subsidi yang efektif.
“Bagi masyarakat yang mengonsumsi, ini kan tempo hari ada yang dalam satu bulan itu bisa 10, bisa 20, ya padahal ini kan kebutuhan rumah tangga. Kita juga sudah melakukan identifikasi rumah tangga kebutuhan satu bulan itu kira-kira berapa optimalnya ini,” imbuh Yuliot.
“4 sampai 5 tabung dalam satu bulan, ya berarti ini kita juga bisa mengalkulasi berapa kebutuhan masyarakat Indonesia berdasarkan rumah tangga,” tambahnya.
Sistem Pendataan Terpadu
Sistem baru ini dirancang untuk memudahkan pemantauan dan pengelolaan subsidi LPG, sehingga pemerintah dapat mendeteksi penyaluran yang tidak tepat dan mencegah penyalahgunaan. Dengan integrasi data dari hulu hingga hilir, pemerintah yakin alokasi subsidi akan lebih efisien dan tepat sasaran.
Langkah ini juga mendukung transparansi penyaluran, karena setiap transaksi di level pangkalan atau sub-pangkalan akan tercatat secara digital. Selain itu, sistem pendataan terpadu memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi kebutuhan LPG berdasarkan konsumsi riil masyarakat, sehingga tidak terjadi kekurangan atau pemborosan subsidi.
Peran Lembaga Lokal
Selain penguatan sistem pendataan, pemerintah juga menggandeng lembaga lokal dalam proses distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Dengan peran aktif koperasi, subsidi LPG dapat disalurkan lebih tepat, khususnya di pedesaan, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi.
“Nanti di pedesaan tentu dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan berperan untuk subsidi, dan juga distribusi jadi bisa berjalan secara efektif,” terang Yuliot.
Pendekatan ini sekaligus mendukung ekonomi lokal, karena koperasi desa tidak hanya menjadi jalur distribusi tetapi juga dapat memantau penggunaan LPG agar sesuai dengan kebutuhan. Model ini diharapkan menjadi solusi yang sustainable, mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi, dan memperkuat sistem energi nasional.
Dampak terhadap Efisiensi Subsidi
Dengan perhitungan kebutuhan rumah tangga dan pengawasan berbasis data, pemerintah menargetkan alokasi LPG 3 kg bersubsidi lebih efisien, sehingga subsidi dapat dinikmati oleh mereka yang berhak. Selain itu, sistem ini memungkinkan prediksi kebutuhan bulanan dan nasional, sehingga stok LPG dapat disiapkan sesuai permintaan nyata di lapangan.
Kementerian ESDM menegaskan, pendekatan ini tidak hanya mengefektifkan distribusi, tetapi juga menjadi fondasi kebijakan energi yang berkeadilan. Dengan pemetaan konsumsi yang akurat, pemerintah dapat menyesuaikan jumlah alokasi tiap daerah, mengurangi pemborosan, dan menekan risiko penyalahgunaan.
Menuju Subsidi Tepat Sasaran
Rencana strategis pemerintah ini menandai perubahan besar dalam penyaluran LPG subsidi, dari model manual dan kurang terkoordinasi, menuju sistem terpadu berbasis data yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dengan keterlibatan koperasi lokal, subsidi LPG diharapkan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat desa.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah membangun sistem energi yang berkelanjutan dan berkeadilan, memastikan bantuan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Dengan strategi baru ini, pemerintah optimistis LPG 3 kg bersubsidi akan tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat sistem pendataan dan distribusi energi yang modern dan akuntabel di seluruh Indonesia.
