JAKARTA - Persoalan fasilitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan serius Badan Gizi Nasional (BGN).
Temuan langsung di lapangan membuka fakta bahwa masih ada mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memenuhi kewajiban dasar, khususnya penyediaan ruang istirahat layak dan peralatan baru bagi para pengelola dapur. Kondisi tersebut dinilai tidak bisa ditoleransi karena menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan profesionalitas kerja petugas yang terlibat dalam pemenuhan gizi masyarakat.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan, mitra MBG wajib menyediakan ruang istirahat dan memastikan peralatan yang digunakan dalam kondisi baru serta layak pakai. Penegasan itu disampaikan setelah dirinya mendapati langsung adanya keluhan dari petugas di SPPG Trenggalek Pogalan, Dusun Duwet, Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Temuan Langsung di SPPG Trenggalek
Kunjungan tersebut mengungkap kondisi yang memprihatinkan. Seorang pegawai pengawas keuangan mengaku tidak memiliki ruang istirahat selama bertugas di dapur MBG. Padahal, pengawasan berlangsung hingga larut malam demi memastikan proses memasak berjalan sesuai standar.
Menanggapi situasi itu, Nanik menyampaikan sikap tegasnya.
"Mitra yang tidak mau menyediakan ruang istirahat untuk kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan, akan dihentikan sementara. Bilang sama pemilik, ya, saya sudah marah betul ini, saya tutup atau segera membuat kamar!" kata Nanik dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh mitra MBG agar tidak mengabaikan tanggung jawab yang telah disepakati. Menurut Nanik, penyediaan ruang istirahat bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan mendasar bagi para pengelola yang bekerja dengan beban tinggi setiap hari.
Ia kembali menekankan kewajiban mitra untuk menghadirkan fasilitas yang memadai.
"Mitra sudah menerima Rp6 juta setiap hari, jangan enak-enakan. Mitra harus bertanggung jawab," ujar dia.
Keluhan Pengawas: Tidur di Lantai Tanpa Fasilitas
Pengawas keuangan yang ditemui Nanik bernama Nia Hastuti, yang bertugas di SPPG Trenggalek Pogalan. Kepada Wakil Kepala BGN, Nia mengungkapkan berbagai keluhan yang selama ini dirasakan dirinya dan rekan-rekannya.
"Kami merasa kasihan sekali kepada pengawas gizi kami karena setiap hari terpaksa tidur di lantai di bawah meja kantor tanpa kasur akibat tidak ada ruang istirahat. Padahal, setiap hari dia tidak tidur semalaman karena mengawasi proses masak," kata Nia.
Kondisi tersebut menggambarkan beban kerja yang tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Pengawasan proses memasak yang berlangsung hingga dini hari menuntut stamina dan konsentrasi tinggi. Namun tanpa ruang istirahat yang layak, risiko kelelahan dan gangguan kesehatan menjadi semakin besar.
Nia juga mengaku telah berulang kali mengingatkan pihak mitra mengenai kebutuhan tersebut. Permintaan tidak hanya menyangkut ruang istirahat, tetapi juga perbaikan fasilitas lain seperti pendingin ruangan dan peralatan dapur yang mengalami kerusakan.
"Sudah beberapa kali saya mengingatkan, tetapi tidak juga dilakukan dengan alasan tidak ada dana," tutur Nia.
Alasan keterbatasan dana dinilai tidak dapat diterima, mengingat mitra telah menerima anggaran operasional harian yang cukup besar. Karena itu, BGN menilai perlu adanya pengawasan dan tindakan tegas terhadap mitra yang lalai.
Keluhan Serupa Terjadi di Madiun
Permasalahan serupa ternyata tidak hanya terjadi di Trenggalek. Beberapa pengawas gizi dan keuangan di wilayah Madiun, Jawa Timur, juga menyampaikan keluhan terkait ketiadaan ruang istirahat yang semestinya disiapkan oleh mitra.
Salah satu pengawas gizi di Kota Madiun, Dewi Nur, mengungkapkan dampak langsung dari minimnya fasilitas tersebut.
"Ada yang mendapat kos, tetapi berjarak jauh. Saat pulang di Hari Jumat dini hari lalu, saya mengalami kecelakaan," kata Pengawas Gizi Kota Madiun Dewi Nur.
Peristiwa itu menjadi bukti bahwa ketiadaan fasilitas istirahat tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga keselamatan kerja. Jarak tempat tinggal yang jauh memaksa petugas menempuh perjalanan larut malam dalam kondisi lelah, meningkatkan risiko kecelakaan.
Instruksi Tegas kepada Koordinator Regional
Mendengar berbagai pengaduan tersebut, Nanik tidak tinggal diam. Ia memerintahkan koordinator regional SPPG Jawa Timur untuk melakukan pendataan terhadap mitra-mitra yang tidak memenuhi kewajiban.
Langkah itu mencakup pencatatan mitra yang enggan menyediakan ruang istirahat bagi kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan. Selain itu, mitra yang masih menggunakan atau memberikan peralatan bekas untuk dapur MBG juga akan menjadi perhatian khusus.
Penegasan ini menunjukkan komitmen BGN untuk menjaga standar layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir berupa makanan bergizi, tetapi juga oleh sistem kerja yang profesional dan fasilitas yang mendukung kinerja para petugas.
Dengan adanya instruksi tersebut, diharapkan seluruh mitra segera melakukan evaluasi dan pembenahan. Penyediaan ruang istirahat yang layak serta penggunaan peralatan baru bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan program dan kesejahteraan para pengelolanya.
BGN menegaskan, keberhasilan MBG tidak bisa dilepaskan dari komitmen semua pihak. Mitra yang tidak patuh akan menghadapi konsekuensi, termasuk penghentian sementara operasional. Sikap tegas ini diambil agar standar pelayanan tetap terjaga dan para pengawas dapat bekerja dengan aman, nyaman, serta optimal dalam menjalankan tugasnya.