HORIZONNEWS.ID — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai Rp240,1 triliun hingga 31 Agustus 2026, setara 0,93 persen dari produk domestik bruto. Pendapatan negara terealisasi Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target, sementara belanja negara menembus Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu.
Kementerian Keuangan menyampaikan evaluasi kinerja fiskal periode Januari hingga Agustus 2026 dalam pemaparan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Suahasil Nazara menyebut keseimbangan primer masih positif dan defisit berada dalam batas terkendali.
"Ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track. Pendapatan negara Rp2.055,6 triliun, 65 persen dari target. Belanja negaranya Rp2.295,7 triliun (59,7 persen dari pagu). Angka defisitnya adalah Rp240,1 triliun yang artinya adalah 0,93 persen dari PDB kita," ujar Suahasil.
Antisipasi Suku Bunga Global yang Lebih Lama
Suahasil menyinggung konflik Timur Tengah yang masih berlanjut sebagai salah satu sumber ketidakpastian. Dua hari sebelum pemaparan, Federal Reserve Amerika Serikat menaikkan suku bunga.
"Kalau kita rekap secara keseluruhan kondisi, pernyataan atau antisipasi dari banyak itu mengantisipasi suku bunga itu akan higher for longer karena Amerika baru menaikkan dia ke 5 persen," jelasnya.
Kementerian Keuangan, kata Suahasil, terus memperhatikan posisi Indonesia di tengah situasi tersebut. Ia menilai perekonomian nasional tetap resilien meski tekanan eksternal belum mereda.
Harga Komoditas Jadi Faktor Penentu Transaksi
Sejumlah komoditas andalan Indonesia terpantau bergerak dinamis. Suahasil menyebut minyak brent, CPO, nikel, batu bara, emas, dan tembaga sebagai komoditas yang punya efek langsung terhadap gerak transaksi dan ekonomi.
Perubahan harga komoditas itu turut menentukan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Fluktuasinya menjadi salah satu variabel yang dipantau Kemenkeu dalam menjaga target pendapatan hingga akhir tahun.
Dengan realisasi pendapatan yang baru mencapai 65 persen dari target, pemerintah masih memiliki ruang empat bulan untuk mengejar sisa penerimaan. Sisi belanja juga baru terserap 59,7 persen dari pagu, memberi keleluasaan untuk mempercepat program di kuartal terakhir.
