JAKARTA - Upaya menuju transisi energi bersih di Indonesia terus mendapat dukungan dari berbagai daerah, salah satunya Provinsi Bengkulu.
Pemerintah daerah setempat bersama PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi strategis dalam mengembangkan potensi panas bumi melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Hululais dan PLTP Kepahiang. Inisiatif ini bukan hanya menjadi langkah besar dalam penyediaan energi hijau, tetapi juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat sistem kelistrikan nasional.
Dukungan penuh pemerintah daerah terhadap langkah PLN ini menunjukkan keselarasan visi antara pusat dan daerah dalam mempercepat penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya panas bumi yang potensinya melimpah di Bengkulu. Proyek tersebut akan menjadi bagian penting dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menempatkan Bengkulu sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan energi bersih di Sumatra.
Komitmen Pemerintah Daerah Dukung Pembangunan Energi Bersih
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyambut baik langkah PLN dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih di wilayahnya. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar dan aman, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami mendukung penuh pembangunan ini dan berharap agar setiap tahapan dilakukan dengan aman, sesuai prosedur, dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ini bisa memajukan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu,” ujar Helmi.
Helmi menilai, pembangunan PLTP Hululais dan PLTP Kepahiang sejalan dengan arah pembangunan provinsi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, pengembangan energi panas bumi akan menjadi tonggak penting bagi Bengkulu dalam menciptakan daerah yang mandiri energi dan berdaya saing tinggi di sektor energi hijau.
Sementara itu, Bupati Lebong Azhari turut menyatakan dukungan penuh terhadap proyek PLTP Hululais yang berada di wilayahnya. Ia menyebut, keberadaan proyek tersebut tidak hanya tentang ketersediaan listrik, tetapi juga membawa harapan baru bagi kemajuan ekonomi lokal.
“Sebagai daerah yang menjadi lokasi pembangunan PLTP Hululais, kami tentu sangat mendukung program strategis ini. Kehadiran pembangunan ini bukan hanya tentang pasokan listrik, tetapi juga membawa harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong,” tutur Azhari.
Kolaborasi PLN dan Pemda Jadi Kunci Transisi Energi
Dari sisi pelaksana, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menegaskan bahwa kerja sama antara PLN dengan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mewujudkan proyek energi hijau secara optimal. Ia menilai, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi fondasi kuat untuk memastikan pembangunan berlangsung sesuai target dan standar keselamatan.
“PLN tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan transisi energi. Dukungan dan kolaborasi dari pemerintah daerah menjadi modal penting bagi kami untuk memastikan pembangunan PLTP berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” kata Suroso.
Suroso menambahkan, kolaborasi yang solid antara PLN dan pemerintah daerah akan menciptakan dampak positif berantai bagi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain menyediakan listrik bersih, proyek ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru serta mempercepat pertumbuhan infrastruktur daerah.
Bengkulu Jadi Wilayah Strategis Pengembangan Panas Bumi
Potensi panas bumi Bengkulu yang besar menjadikan wilayah ini bagian penting dari peta pengembangan EBT nasional. Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Y.S. Rembet, menjelaskan bahwa dua proyek utama yang sedang dikembangkan di provinsi tersebut—yakni PLTP Hululais dan PLTP Kepahiang—masing-masing memiliki kapasitas 2×55 MW.
“Bengkulu dikaruniai potensi panas bumi yang sangat melimpah. Dalam RUPTL 2025–2034, terdapat dua pembangunan utama yang tengah dikembangkan PLN, yaitu PLTP Hululais dengan kapasitas 2×55 MW dan PLTP Kepahiang dengan kapasitas 2×55 MW. Kedua pembangunan ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem kelistrikan Sumatra, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar John.
John menuturkan bahwa PLTP Hululais kini tengah memasuki tahap menuju konstruksi, dengan target operasi komersial pada tahun 2028. Sementara itu, PLTP Kepahiang berada dalam tahap finalisasi pemilihan mitra strategis dan diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2030.
Kedua proyek ini dirancang untuk tidak hanya menghasilkan listrik ramah lingkungan, tetapi juga memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal. Mulai dari peningkatan aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur penunjang seperti akses jalan, hingga pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan.
Energi Hijau Sebagai Peluang Ekonomi Baru Masyarakat
Lebih dari sekadar proyek energi, pengembangan PLTP Hululais dan PLTP Kepahiang diharapkan menjadi pintu masuk bagi terciptanya ekosistem ekonomi hijau di Bengkulu. John Y.S. Rembet menegaskan, pembangunan PLTP akan membawa banyak peluang bagi masyarakat lokal jika dilakukan secara inklusif dan partisipatif.
“Pembangunan PLTP bukan hanya menghadirkan listrik ramah lingkungan, tetapi juga membuka banyak peluang bagi masyarakat. Kami ingin setiap langkah pembangunan dapat berjalan inklusif, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, serta membawa manfaat ekonomi dan sosial yang nyata,” jelas John.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha lokal hingga masyarakat sekitar proyek, PLN berharap pembangunan ini menjadi contoh nyata keberhasilan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan kabupaten di sekitarnya menjadi sinyal kuat bahwa daerah siap berkontribusi dalam agenda besar nasional menuju Net Zero Emission (NZE). Kolaborasi ini menandai langkah penting Indonesia dalam memperluas sumber energi hijau sekaligus memastikan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan.
