HORIZONNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) setelah menemukan banyak pemerintah daerah tidak membelanjakan dana yang sudah ditransfer pusat. Prabowo menyebut sejumlah anggaran justru mengendap di bank atau tidak bisa dipakai karena konflik antara kepala daerah dan DPRD. Kebijakan pemangkasan TKD itu disampaikan langsung dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Program Presiden Menjawab, Rabu (16/9/2026). Ia menegaskan pemerintah pusat perlu memastikan setiap rupiah anggaran negara dipakai secara efektif dan memberi manfaat langsung bagi warga.
Anggaran Mengendap di Bank hingga Konflik Bupati dan DPRD
Prabowo membeberkan sejumlah temuan di lapangan. Ada dana daerah yang tersimpan di perbankan dan tidak kunjung dibelanjakan. Ada pula anggaran yang terhambat karena perselisihan antara kepala daerah dan legislatif setempat.
Pemerintah pusat, kata Prabowo, sudah mentransfer dana tersebut ke kas daerah. Namun dana itu tetap tidak dipakai. Ia mencontohkan kebutuhan pembangunan jembatan desa senilai Rp400 juta yang seharusnya bisa dibiayai dari anggaran itu.
"Kadang-kadang aneh, uang oleh pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer. Ga dipakai," ucap Prabowo.
Dana Transfer Dinilai Tak Sampai ke Masyarakat
Menurut Prabowo, persoalan itu menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pengelolaan TKD. Transfer anggaran ke daerah dirancang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dana justru mengendap, tujuan itu tidak tercapai.
Pemerintah pusat menilai perlu ada koreksi dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan TKD. Salah satu opsinya adalah memangkas alokasi bagi daerah yang tidak mampu menyerap anggaran dengan baik.
Kebijakan pemangkasan TKD ini menyusul langkah Menteri Keuangan Purbaya yang menunggu restu Prabowo untuk menambah alokasi TKD ke 490 pemerintah daerah. Tambahan itu dibutuhkan untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
Dampak ke Daerah dan Langkah Selanjutnya
Pemangkasan TKD berpotensi memukul daerah yang selama ini bergantung pada dana transfer pusat. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan paling terdampak, terutama untuk belanja pegawai dan infrastruktur dasar.
Pemerintah pusat belum merinci daerah mana saja yang anggarannya dipangkas. Namun Prabowo menegaskan kebijakan ini diambil agar setiap dana yang disalurkan benar-benar sampai ke masyarakat.
Ke depan, pemerintah pusat disebut akan memperketat pengawasan penggunaan TKD. Daerah yang tidak mampu membelanjakan anggaran berisiko kehilangan alokasi pada periode berikutnya.
