HORIZONNEWS.ID — Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) memperkuat jajaran pengurus DPP dan DPD periode 2026–2030 lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu dalam Forum Konsolidasi di Jakarta. Muhammad Willy, sebelumnya Wakil Ketua Umum II, kini menjabat Sekretaris Umum. Penyesuaian ini diarahkan mempercepat koordinasi pusat-daerah demi program kerja sektor kepelabuhanan.
Agenda tersebut dihadiri jajaran DPP, DPD, dan anggota ABUPI. PAW ditempatkan sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus merapikan koordinasi pelaksanaan program kerja.
Siapa yang Bergeser di Kursi Sekretaris Umum
Perubahan menonjol terjadi pada posisi Sekretaris Umum (Sekum) ABUPI. Muhammad Willy, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum II (WKU II), kini dipercaya menjalankan tugas sebagai Sekum.
Pergeseran itu diharapkan memperkuat koordinasi dan mendukung efektivitas administrasi organisasi. Penyesuaian susunan pengurus lewat PAW dinilai penting agar roda organisasi dan program kerja tetap berjalan optimal.
Koordinasi Pusat-Daerah Jadi Taruhan
Forum konsolidasi ini juga menyasar penguatan komunikasi antara DPP dan DPD ABUPI di sejumlah wilayah. Koordinasi yang lebih solid diyakini mempercepat penyelarasan program kerja antarwilayah.
Ketua Umum ABUPI Liana Trisnawati menyatakan penguatan kepengurusan lewat PAW merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi.
"Penguatan kepengurusan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi. Kami berharap jajaran pengurus di tingkat pusat dan daerah dapat semakin memperkuat koordinasi dan bersama-sama menjalankan program kerja ABUPI secara efektif," ujar Liana melalui keterangan tertulis yang diterima Logistiknews.id pada Jumat (18/9/2026).
Kontribusi ke Sektor Kepelabuhanan
ABUPI menargetkan organisasi yang solid dan responsif sebagai wadah kepentingan badan usaha pelabuhan di Indonesia. Liana menegaskan penguatan struktur dan koordinasi berkelanjutan akan diarahkan pada optimalisasi program kerja periode 2026–2030.
Organisasi ini juga menyasar peningkatan kontribusi bagi perkembangan sektor kepelabuhanan nasional. Arah kerja itu sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha pelabuhan akan koordinasi lintas daerah yang lebih cepat.