JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjamin ketersediaan stok beras di ritel tetap terjaga di tengah berjalannya proses penarikan produk dari 25 merek beras fortifikasi yang berdasarkan pengujian pemerintah tidak memenuhi standar kandungan gizi.
“Enggak (masalah), (stok) aman, aman,” kata Budi saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Budi memberikan kepastian mengenai ketersediaan beras di ritel menyusul penanganan terhadap beras fortifikasi.
Menurut dia, pasokan antara lain diperkuat lewat tambahan satu juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Bulog kan sudah menyampaikan untuk memasok satu juta ton SPHP berupa beras kami, waktu itu rapat di Kemenko Pangan. Jadi saya kira enggak ada masalah,” ujar dia.
Sesuai penjelasan Mendag, pemerintah bakal menjaga distribusi beras tersebut lewat koordinasi berkelanjutan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian.
“Ya salah satunya dari Bulog, distribusinya kami jaga. Nanti kami koordinasi terus dengan Bapanas dan juga dari Kementan,” ucapnya.
Budi menerangkan beras SPHP tersebut bakal disalurkan lewat pasar modern serta pasar rakyat.
Jaminan stok tersebut disampaikan sehari usai Bapanas menyatakan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tak memenuhi standar telah menyetop produksi dan produknya tengah dalam proses penarikan dari peredaran.
Hingga pekan pertama September, 12 merek telah menarik stok, sedangkan sisanya masih menjalani proses penarikan.
Bapanas turut membeberkan bahwa 11 pelaku usaha pemegang 25 izin edar merek beras fortifikasi tersebut telah menerima surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi Bapanas.
Menteri Pertanian yang juga menjabat Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada Rabu (16/9/2026) mengutarakan bahwa pengujian atas 27 merek beras yang beredar mengusung klaim fortifikasi menunjukkan 25 merek tidak memenuhi standar kandungan gizi seperti yang tertera pada label kemasan.
Pemerintah melangsungkan pengujian sampel melalui empat laboratorium. Izin edar milik 25 merek yang tidak memenuhi syarat tersebut bakal dicabut dan produknya ditarik dari pasaran sesuai regulasi.
Sementara itu, dugaan unsur pidana pada kasus tersebut masih ditangani oleh aparat.
Kementerian Pertanian telah berkoordinasi bersama Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri dan Satgas Pangan Polri, sedangkan pihak Polri menegaskan proses hukum bergulir apabila pendalaman serta pengujian ilmiah menemukan adanya peristiwa pidana.
Menanggapi proses tersebut, Budi menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan menghormati penanganan hukum yang tengah berjalan.
“Kami hormati proses hukum yang berjalan,” tutur Budi.
Tambahan pasokan satu juta ton beras SPHP yang disinggung Budi sebelumnya telah ditetapkan pemerintah dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 7 September 2026 guna memperkuat stok beras medium ke pasar serta menjaga stabilitas harga.
Bapanas pada Rabu (16/9) mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di Perum Bulog berada di kisaran 4,6 juta ton. Sementara itu, realisasi penyaluran SPHP rentang Maret hingga pertengahan September 2026 telah menembus sekitar 794 ribu ton.
